POLITIKABC.COM- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Bandarlampung atau Lapas Rajabasa, menyebutkan bahwa hingga saat ini tercatat 752 warga binaan pemasyarakatan (WBP) sudah memiliki administrasi kependudukan (adminduk) lengkap.

Hal ini disampaikan Kepala Lapas Kelas I Bandarlampung Saiful Sahri, di Bandarlampung, Kamis 20 Juni 2024. 

Dia mengatakan bahwa pihaknya hingga kini masih terus mendata WBP, guna meningkatkan kepemilikan KTP elektronik, NKK, NIK yang berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

"Terkait Pilkada 2024, kami juga mulai mendata, dan dari 1.096 WBP terdapat 752 WBP yang memiliki elemen data kependudukan seperti KTP elektronik, Nomor Kartu Keluarga (NKK), dan Nomor Induk Kependudukan (NIK)," katanya.

"Jadi 752 WBP yang sudah memiliki elemen lengkap data kependudukan itu berasal dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Jadi tidak hanya warga Bandarlampung," kata dia.

Saiful Sahri pun menuturkan bahwa sebagaimana aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), tentang jumlah maksimal pemilih per tempat pemungutan suara (tps) adalah 600 orang, kemungkinan akan ada dua tps di Lapas Rajabasa.

“Karena yang terdata di kami baru 752 WBP yang miliki identitas kependudukan, maka pasti ada dua tps di lapas. Karena aturan KPU per tps maksimal 600 orang," kata dia.

Kalapas Bandarlampung itu pun mengungkapkan terus berupa meningkatkan daftar pemilih tetap (dpt) di lapas untuk turut serta menyukseskan Pilkada Serentak 2024 November mendatang.

"Kami telah berkirim surat ke Disdukcapil Bandarlampung untuk melakukan perekaman KTP elektronik ke 161 WBP Lapas Rajabasa," kata dia.

Ia pun menegaskan bahwa guna mencegah adanya simpang siur pendataan jelang pilkada di Lapas, Kementerian Hukum dan Hak Asazi Manusia (Kemenkumham) akan mengeluarkan ketetapan terkait kapan batas waktu WBP harus dimutasikan antarlapas.