Ia mengakui bahwa pengumuman darurat militer telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan publik dan mengungkapkan bahwa kebijakan itu diambil karena ia merasa "putus asa." 

Yoon berjanji tidak akan mengambil langkah serupa di masa depan.

Namun, pidato tersebut tidak meredakan kritik. Pemimpin oposisi utama dari Partai Demokrat, Lee Jae-myung, kembali mendesak Yoon untuk segera mengundurkan diri atau menghadapi pemakzulan.

Baca Juga: Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un Mengumumkan akan Memproduksi Senjata Drone Secara Massal

Mosi Pemakzulan Pertama

Pada 4 Desember, setelah pengumuman darurat militer yang kontroversial, partai-partai oposisi mengajukan mosi pemakzulan terhadap Yoon ke Majelis Nasional. 

Mosi ini didukung oleh 191 anggota parlemen dari oposisi, namun gagal disahkan karena tidak mendapat dukungan dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa. 

Baca Juga: Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Minta Maaf akibat Pernyataan Darurat Militer

Untuk memvalidasi mosi pemakzulan, diperlukan dukungan dua pertiga dari 300 anggota parlemen sesuai dengan konstitusi Korsel.

Mosi Pemakzulan Kedua

Pada 12 Desember, kelompok oposisi yang terdiri dari Partai Demokrat dan lima partai lainnya kembali mengajukan mosi pemakzulan. 

Baca Juga: Mantan Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong Hyun Mencoba Mengakhiri Hidupnya di Tahanan

Pada 14 Desember, Majelis Nasional akhirnya menyetujui mosi pemakzulan terhadap Yoon dengan 204 suara mendukung dari 300 anggota parlemen setelah PPP memutuskan untuk ikut dalam pemungutan suara menjelang sidang dimulai.