Sedangkan untuk kategori produk obat tradisional, suplemen, jamu, dan kosmetik, jumlah UMKM yang terdaftar di BPOM baru mencapai 1.700.

Kondisi inilah yang membuat hanya sedikit UMKM yang mampu ekspor. Pemerintah mencatat dari 65,5 juta UMKM, baru 10,3 juta atau sekitar 15,7 persen UMKM yang sudah mampu melakukan ekspor.

Kendala utama lainnya yang dihadapi UMKM dalam meningkatkan ekspor meliputi keterbatasan kapasitas produksi, tingginya biaya logistik, serta ketidakpastian terkait kualitas dan kuantitas produk.

Baca Juga: Jelang Akhir Masa Jabatan, Presiden Jokowi Ajak Jajaran Menteri Makan Siang di Istana Negara

Menteri UMKM baru memiliki pekerjaan rumah untuk memberikan pendampingan dan insentif kepada UMKM agar mereka dapat memenuhi persyaratan perizinan dan standar kualitas yang ditetapkan, termasuk mengenai prosedur dan birokrasi sehingga lebih banyak UMKM yang dapat menjual produk mereka ke pasar global.

Tak hanya itu, tantangan lain yang juga menjadi penghambat pengembangan UMKM adalah kapasitas SDM. Pelaku UMKM sering kali kurang memiliki pengetahuan dalam inovasi, riset, dan adaptasi teknologi.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintahan baru untuk melakukan intervensi teknologi kepada UMKM agar usaha mereka berkelanjutan dan berdaya saing. UMKM, yang didukung dengan teknologi modern, akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Baca Juga: Profil Taufik Hidayat yang Dililih Sebagai Wakil Menteri era Kabinet Prabowo-Gibran

Tantangan lainnya yang kerap menjadi penghalang bagi keberlangsungan UMKM adalah arus masuk produk impor murah yang semakin mudah masuk ke Indonesia, yang membuat UMKM Indonesia kalah saing.

Untuk itu, pemerintah, khususnya menteri baru, perlu mengambil langkah konkret untuk melindungi industri dalam negeri melalui koordinasi antarkementerian dan penyusunan kebijakan yang berpihak pada UMKM.***