Menko juga harus segera melakukan konsolidasi dan koordinasi erat dengan kementerian-kementerian teknis di bawahnya, sekaligus juga menggandeng erat Indonesia Investment Authority (INA) terkait investasi dalam pembangunan infrastruktur.

Terlebih lagi Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidato pelantikannya telah menargetkan agar Indonesia bisa swasembada pangan dalam 4-5 tahun, sehingga koordinasi dalam percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air menjadi hal sangat penting.

Menko juga harus sedari awal melakukan penyusunan SOP terkait pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat yang lahannya terdampak proyek-proyek pembangunan, hal ini penting dilakukan dalam rangka mencegah terulangnya kembali konflik lahan dengan masyarakat terkait pembangunan infrastruktur seperti yang pernah terjadi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Baca Juga: Jelang Akhir Masa Jabatan, Presiden Jokowi Ajak Jajaran Menteri Makan Siang di Istana Negara

Tugas lainnya yang perlu dilakukan oleh Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah memfokuskan serta menyeimbangkan kembali pembangunan infrastruktur antara desa dan kota, jalan nasional dan jalan tol, bendungan dan saluran irigasi tersier, dan sebagainya.

Tugas ini merupakan tugas yang penting dikarenakan rencana Prabowo-Gibran yang ingin mengembalikan peran desa bukan hanya sebagai sumber lumbung pangan nasional, namun juga sebagai roda pemerataan ekonomi baru seperti melalui desa wisata.

Menko juga harus mempersiapkan koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dimulainya program pembangunan 3 juta rumah setiap tahun, sebuah program super strategis untuk menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan generasi muda.

Baca Juga: Profil Taufik Hidayat yang Dililih Sebagai Wakil Menteri era Kabinet Prabowo-Gibran

Adapun PR yang mesti diselesaikan oleh Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yakni keberlanjutan pembangunan infrastruktur sumber daya air dalam mendukung ketahanan pangan.

PR lainnya adalah keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, sebagai ibu kota baru Indonesia. Hal pertama yang perlu dilakukan oleh Menko adalah meningkatkan koordinasi dan keselarasan fokus antara Otorita IKN dengan kementerian/lembaga (K/L) teknis.

Sebagai kementerian koordinator baru pertama, tugas dan tanggung jawab Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang besar serta luas tentunya membutuhkan sosok yang fokus, muda, dan energik seperti yang dimiliki oleh AHY.***

Baca Juga: Daftar Nama Menteri Kabinet Merah Putih yang Dilantik Presiden Prabowo Subianto Hari Ini