POLITIKABC.COM - Staf Khusus Menteri Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Prastuti Soewondo menyebutkan total belanja kesehatan (TBK) tercatat mencapai Rp606,3 triliun pada 2023.

Menurutnya, total belanja kesehatan Kemenkes terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, terutama pada skema asuransi kesehatan sosial.

Prastuti menjelaskan, dalam mengamati belanja kesehatan di Kemenkes, penting untuk membedakan antara sektor publik, swasta, dan non-publik.

Baca Juga: Gedung DPR Digeruduk Nakes, Sebab Rapat Paripurna Pengesahan RUU Kesehatan

Hal ini disampaikan Prastuti saat menyampaikan sambutan dalam ‘Seminar Biaya Medis: Mencari Solusi di Tengah Biaya Medis yang Terus Naik’, di Jakarta, Selasa 2 Juli 2024. 

“Total biaya kita adalah Rp606,3 triliun, dan kita lihat di sini, pas waktu COVID-19 itu naik, tahun 2020-2021. Kemudian turun di 2022 menuju ke normal, kemudian meningkat sedikit. Di 2020 dan 2021 lebih banyak untuk treatment dan juga vaksin,” katanya.

Di Indonesia, dari total belanja Rp606,3 triliun, 57,2 persen di antaranya berasal dari sektor publik, termasuk BPJS Kesehatan yang dianggap sebagai skema quasi pemerintah.

Baca Juga: Di depan gedung DPR, rombongan tenaga kesehatan membubarkan diri: Pemogokan nasional!

Sementara 42,8 persennya berasal dari skema non-publik.

“Kalau kita lihat asuransi kesehatan sosial itu makin meningkat. Di tahun 2014, hanya Rp47 triliun dan sekarang sudah hampir Rp167 triliun. Luar biasa peningkatannya,” ujarnya pula.

Kemudian spesifik untuk asuransi kesehatan swasta tercatat sebesar Rp30,7 triliun pada 2023.

Baca Juga: Demokrat mendukung pemogokan pekerja kesehatan massal yang menolak RUU perawatan kesehatan

“Kalau dibandingkan antara asuransi sosial dengan asuransi swasta itu, jumlah dari asuransi swasta ini memang masih kecil ya,” katanya lagi.

Meskipun demikian, Prastuti menilai belanja kesehatan di Indonesia masih rendah, hanya 3,7 persen dari produk domestik bruto (PDB) .

"Kita masih rendah, kita masih 3,7 persen dari PDB. Pak Menteri bilang kita jangan sampai seperti Amerika Serikat yang sudah 18 persen dari PDB-nya, kita mau quality spending," katanya pula.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya memiliki standar dalam pengeluaran kesehatan, memastikan pengeluaran tersebut benar-benar diperlukan dan sesuai dengan kebutuhan medis.

Ia juga membandingkan persentase asuransi swasta di beberapa negara, di mana Indonesia masih relatif rendah dengan hanya 3,1 persen.

Angka tersebut lebih baik dari Kamboja (0,7 persen), Myanmar (0,1 persen), namun masih di bawah Thailand yang mencapai 16,5 persen dan Filipina 8,6 persen.***