POLITIKABC.COM -  Menghadapi Pilkada 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) menyiapkan data kependudukan yang akurat untuk menghadapi Pemilihan Gubernur (Pilgub).

Hal ini disampaikan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono di Jakarta, Senin 24 Juni 2024. Mujiyono mengatakan  Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 itu sekitar 8,3 juta pemilih, namun data tersebut tentu ada perubahan, untuk itu KPU DKI mulai melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data.

Menurut dia akurasi data pemilih Pilkada Jakarta tahun 2024 harus tepat, sebab ketika data itu tepat maka hak pemilih untuk menentukan pilihannya juga dapat terjamin.

Baca Juga: PKS Pilih Usung Kader Sendiri Mohammad Sohibul Iman di Pilkada Jakarta 2024 Dinilai Tepat

"Pemilih berkaitan erat dengan hak politik setiap orang yang tinggal di Jakarta," katanya.

"Soal DPT ini kalau kemarin kan data pemilih legislatif (pileg) kita 8,3 juta lebih. Tinggal nanti dilakukan pencocokan dan penelitian lagi," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Budi Awaluddin memastikan bahwa program penonaktifan NIK tidak berkorelasi dengan Pilgub DKI Jakarta.

Baca Juga: Usung Mohamad Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Pengamat Politik Adi Prayitno Nilai PKS Punya Tujuan Ini 

Sebab, basis data yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sementara penghapusan NIK baru menyasar orang yang telah wafat.

"Jadi DPT yang saat ini sudah ditetapkan 8.3 juta sekian itu tidak berpengaruh. Kalau kami nonaktifkan NIK nya itu tidak mempengaruhi DPT yang sudah ada kecuali mereka yang sudah pindah saja. Mereka yang pindah harus sesuaikan dengan dimana mereka memilih sesuai KTP mereka," katanya.

Ia menjelaskan, pemilik NIK yang saat ini masuk dalam daftar antrean yang akan dihapus bisa mengajukan sanggahan ke posko Dukcapil di kelurahan.

Baca Juga: Surya Paloh Nilai Ridwan Kamil akan Jadi Pesaing yang untuk Anies Baswedan di Pilkada Jakarta

Sehingga kata Budi, saluran aspirasi masyarakat yang terdampak program penonaktifan NIK mendapat kanal yang tepat.