POLITIKABC.COM-  Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Yandri Susanto tidak sepakat dengan rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji 2024.

Lebih lanjut Yandri menilai pengusul pembentukan Pansus Haji 2024, tidak mengerti soal ekosistem haji.

"Jadi menurut saya isu Pansus Haji itu sangat politis dan mungkin juga tidak tahu banyak persoalan yang sebenarnya pada ekosistem haji. Jadi perlu banyak mendalami apa yang terjadi soal haji, baru ngomong," ujar Yandri di Makkah, Arab Saudi, Kamis 20 Juni 2024.

Baca Juga: Daftar Nama 8 Calon Haji asal Sumatra Utara yang Meninggal di Tanah Suci

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pihaknya tengah menyiapkan panitia khusus (pansus) untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji 2024.

Menurut Puan, Timwas Haji DPR masih menemukan banyak kebijakan yang perlu perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan haji.

Pansus Haji ini tercetus dari hasil temuan-temuan masalah tim pengawas haji. Sejumlah hal yang menjadi perhatian Timwas, salah satunya yakni ketersediaan tenda di Mina. Mereka menemukan bahwa tenda di Mina sangat tidak layak karena sempit.

Baca Juga: Begini Kesaksian Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily Ketika Sidak di Tenda Jemaah Haji

Yandri merasa heran dengan masalah haji yang terus disoroti Tim Pengawas DPR, khususnya terkait dengan tenda yang disediakan Pemerintah Arab Saudi hanya berukuran 10x12 meter diperuntukkan bagi 160 orang.

Artinya, jatah per orang di dalam tenda itu hanya 0,8 meter. Padahal, luasan Mina sudah tidak bisa diperbesar, sehingga seluruh peserta haji dari berbagai belahan dunia merasakan hal yang sama soal tenda dan ruang tidur.

"Ya memang kasur itu semua tenda 0,8 ukurannya. Mau tenda haji khusus, mau Mesir, mau Sudan, mau Suria, mau Afghanistan, mau Afrika, mau Indonesia ukuran kasurnya ya 0,8. Masak mau dipansuskan? Ngerti tidak itu yang ngomong masalah haji," kata Yandri.

Baca Juga: Miris, Timwas Haji DPR RI Sebut Tenda Jemaah Haji Mirip Barak Pengungsian

Selain itu, menurut Yandri, evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan ibadah haji yang digelar oleh Kementerian Agama cukup dibahas dalam Rapat Kerja Komisi atau Panitia Kerja (Panja) Haji di DPR RI.