POLITIKABC.COM - Pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, bekerja sama dengan kepolisian resor setempat untuk memeriksa kerusakan di kawasan hutan negara akibat perambahan.  

Kepala KPH Mukomuko, Aprin Sihaloho, menyampaikan bahwa peran pihaknya hanya mendampingi polisi, mengingat laporan terkait perambahan ini berasal dari masyarakat dan ditujukan langsung kepada kepolisian.  

"Personel KPH dan polres telah masuk ke kawasan HPT Air Ipuh beberapa hari lalu. Pihak polisi kemungkinan ingin melakukan penangkapan langsung terhadap pelaku perambahan," jelasnya, dikutip Sabtu 18 Januari 2025. 

Baca Juga: Yayasan Borneo Orangutan Survival: 300 Lebih Orang Utan Menanti Pelepasliaran ke Hutan Kalimantan Timur

Aprin menambahkan, kepolisian memeriksa kawasan hutan negara dengan tujuan tertentu berdasarkan laporan warga. Sementara itu, laporan tentang perambahan hutan di wilayah tersebut tidak diterima langsung oleh KPH Mukomuko.  

Mengenai hasil dari pemeriksaan bersama polisi di dalam kawasan hutan, Aprin mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait temuan di lapangan.  

Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPH Mukomuko tetap menjalankan patroli pengamanan hutan pada tahun 2025 untuk mencegah perambahan kawasan hutan produksi (HP) dan HPT di wilayah tersebut.  

Baca Juga: Menikmati Udara Segar di Hutan Kota Srengseng, Ruang Hijau Terbesar di Jakarta yang Masih Tersisa

"Dananya hanya Rp10 juta per tahun, yang cukup untuk menggelar patroli pengamanan hutan sekitar dua hingga tiga kali," ungkapnya.  

KPH Mukomuko rutin menerima alokasi dana operasional setiap tahun untuk patroli pengamanan hutan dari perambahan. Namun, anggaran tersebut masih terbatas sehingga hanya mencukupi untuk kegiatan tertentu yang mendesak, seperti menanggapi laporan tentang perambahan hutan atau keberadaan harimau di kawasan tersebut.  

Dalam pelaksanaan patroli pengamanan kawasan hutan, KPH Mukomuko bekerja sama dengan tim gabungan yang melibatkan kepolisian dan TNI.***